pedoman pengelolaan keuangan daerah. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Info Diklat Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. pedoman pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun. Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri. 7. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Pengarah: 1. Perdep PPKD No 04 2019 Ttg Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah (060520) (1) - Free ebook download as PDF File (. Tahun. No. 07/2010, Menteri Keuangan wajib menyediakan dan menyampaikan peta keseimbangan pendanaan di daerah. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola. ABSTRAK: bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, ekonomis,. Peraturan Perundang-undangan. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. Bimtek Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Keuangan Daerah. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH: No 78 Tahun 2007 Nomor: 78: Download Dokumen Permendagri Nomor 78 Tahun 2007 [ 158_1. Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan. Bahasa Indonesia. 2. Tematik. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat di jadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Fungsi Pengawasan, adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakahSesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan. Permasalahan Keuangan Negara dan Daerah Tuntutan untuk mengurangi kekuasan pemerintah pusat terhadap daerah baik dari aspekPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bupati Donggala tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;. 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Jenis. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ; 10. E-PPID - Pedoman Pengelolaan Keuangan Tahun 2021. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagimana. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: pengelola keuangan daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD;. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. Tanggal: 10 October 2022. 7. Subjek. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Ditetapkan Tanggal: 30 Desember 2020:. 2020. 28 Gambar 2. 156/PMK. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. HAMKA Pasal 1 PP 58/2005 f 2 KEUANGAN DAERAH. Lampiran 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah. 326-Bang/VIII/2022 Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 913/Kep. go. Subjek. PMK nomor 129/PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. 77 Th. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. U. Moch. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi. Beranda. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ABSTRAK: Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 40. Bimtek Permendagri No. Tematik. Mencabut : PMK No. Liputan6. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 2. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang Mengingat : :. Stok habis. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap IIABSTRAK: a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini terdiri atas:. 18. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda. METADATA PERATURAN. tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 20. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. PERMASALAHAN Tulisan hukum ini akan membahas pengelolaan keuangan BLUD dan fleksibilitas pengelolaannya berdasarkan struktur anggaran BLUD, dengan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Merdeka. Tahun. 58, LN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. 2021/No. HAMKA Pasal 1 PP 58/2005 f 2 KEUANGAN DAERAH adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. Direktur. Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. Peraturan Menteri Keuangan RI No. Download Free PDF View PDF. 05/2020 ini merupakan omnibus law aturan BLU karena mencakup banyak hal terkait BLU yang sebelumnya diatur terpisah pada. E. Tahun. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional 10. APBD; c. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor. MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Sedangkan Pengguna Anggaran. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 129/PMK. Pengaduan. Peraturan. Tahun. id: 43 hlm. 00 WIB. PERGUB ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan dalam hal pemberian dana pada Satuan Pendidikan (berupa BOP bagi satuan pendidikan, BOS, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan), yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan serta. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 23. Penerbit. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan peraturan pelaksananya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah menjadi PMK nomor 248/PMK. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang disesuaikan dengan perkembangan BLUD saat ini. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 2018/NO. Oleh karena itu, pedoman pendampingan sangat diperlukan untuk dibuat, yang selanjutnya akan digunakan untuk pendampingan ke seluruh Perangkat Daerah. SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oleh : Ricky Firmansyah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. 79 Tahun 2018 Pasal 96 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. Jl. Beranda. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - DESA Status. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Tematik. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah beserta tahapannya berikut ini!ABSTRAK: bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,. Bab 1 modul ini memberikan penjelasan tentang dasar hukum, tata kelola pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penjelasan tentang Puskesmas dan tata kelola dan pengelolaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Desember 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa. ABSTRAK: bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas. Adapaun peraturan ini telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya, antara lain: PERMENDAGRI No. T. Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Kementerian Dalam Negeri. Tematik. Glosarium. 465, kemendagri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) pengelola keuangan daerah; b) APBD; c) penyusunan rancangan APBD;. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, APBD, Penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD,. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Pada bulan September 2020 ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. Subjek. (2016). Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan. 2018. PP No. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9); Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Modul Mengelola Keuangan UPTD Puskesmas ini berisi lima bab dan dilengkapi dengan suplemen tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik Bidang Kesehatan. Latar Belakang Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan SMARTID – Pada tanggal 30 Desember 2020, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Pejabat yang Menetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah. 19 Tahun 2020. kasdakotabekasi@gmail. ABSTRAK: a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dihapus. Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.